Hubungi Kami 6281313446559 | info@jmpd.or.id

Tahun 2005 mulai lahirnya era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pilkada langsung menambah pembendaharaan jumlah even pelaksanaan pemilihan setelah adanya Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Makin banyaknya kegiatan pemilihan, ternyata tidak sinergis dengan perbaikan nasib kelembagaan Pengawas Pemilu. Pada jaman pemilihan hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD plus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sifat Pengawas Pemilu adhoc, setelah even pemilihan pun makin banyak, ternyata Panitia Pengawas tetap adhoc. Padahal kalau dipetakan, pekerjaan Pengawas Pemilu terus berkesinambungan, tidak bedanya dengan pekerjaan Komisi Pemilihan Umum. Kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu, sebagaimana dalam UUD 1945.

Dengan posisi adhoc, baik secara kelembagaan maupun perseorangan silaturahmi anggota Panwaslu sangat longgar. Padahal, mereka adalah kalangan professional yang telah mendapatkan latihan pengawasan Pemilu dari berbagai institusi terkait. Mereka pun, terutama di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan kebanyakan adalah tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Selain jika dipetakan, ternyata secara kuantitatif jumlah anggota Panwaslu itu besar dan memiliki aksebilitas dari mulai tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan. Hal itulah yang ditangkap sebagai potensi yang dapat dikembangkan guna ikut serta dalam pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Beranjak dari pemikiran tersebut mantan Panwas Pilgub Jabar, Panwas Pilwalkot/Pilbub serta Panwas Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009 mendeklarasikan pembentukan wadah yang pertama kali didengungkan di Lombok dalam Rapat Kerja dengan Bawaslu RI dengan nama JMP3 Jabar (Jaringan Masyarakat Peduli Penyelenggaraan Pemilu Jawa Barat). Lebih formal JMP3 Jabar dideklarasikan di Hotel Cimbuleuit bersamaan dengan Rapat Evaluasi Panwaslu Jabar yang dihadiri seluruh ketua dan anggota Panwaslu Kab/Kota se-Jabar.

Seminggu setelah itu, para Deklarator mengadakan rapat untuk membentuk pengurus dengan membentuk Tim Formatur yang melahirkan Tim 9. Pada rapat itu pun JMP3 diubah namanya menjadi JMPD Jabar (Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi Jawa Barat) yang diformalkan melalui Akta Notaris Lusi Nursiam,S.H.,M.Kn tertanggal 1 Februari 2010.



OR


Note: Your password will be generated automatically and sent to your email address.

Forgot Your Password?

Enter your email address and we'll send you a link you can use to pick a new password.

Skip to toolbar